Rabu, 13 Februari 2008

Pemekaran Meluaskan Medan Korupsi (Bagian 2)

Pada artikel bagian 1 sebelumnya, saya membahas pemekaran dari aspek pelaku, argumentasi dan orientasi politik elit-elit di Jakarta. Pada bagian 2 ini, saya memahami pemekaran dari sudut pandang pelaku, argumentasi lokal dan lingkungan sosial politik tanah Papua. Menurut Francis Kati yang menulis di website Uncen (6/12/2007) pemekaran kabupaten-kabupaten baru di Tanah Papua adalah merupakan

Related Posts:

  • Konsultasi Publik dan Fondasi Dialog Papua-JakartaDi dalam tahap pra-dialog Papua-Jakarta, Tim Jaringan Damai Papua (JDP) memandang penting tiga langkah untuk membangun dan memperluas konstituensi dialog. Pertama, mendekati dan meyakinkan pemerintah pusat, terutama Presiden … Read More
  • Negotiating the past and looking to the futurePublished by Inside Indonesia 98: Oct-Dec 2010Meaningful dialogue about the future of Papua requires that Indonesians and Papuans honestly address the pastHistory is one of the main sources of conflict in Papua. The Act of Fr… Read More
  • Pieter Drooglever Mendukung Papua Road MapDi mata orang Papua, Pieter Drooglever pernah menjadi simbol sekaligus harapan pelurusan sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia. Peluncuran bukunya Een Daad van Vrije Keuze di Den Haag pada 2005 dihadiri oleh pemimpin-pem… Read More
  • PAPUA DALAM JEBAKAN PARADIGMA SEPARATISMEKonflik Jakarta-Papua yang sudah berlangsung selama 47 tahun (terhitung sejak 1963) menumbuhkan dan memapankan paradigma separatisme. Paradigma ini telah menjadi kerangka dan landasan berpikir bagi kedua belah pihak. Pada pos… Read More
  • Benny Wenda dan Seminar Pepera di OxfordPada 6 February 2010 sejarawan Belanda Pieter Drooglever meluncurkan buku tentang Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 edisi Bahasa Inggris di Oxford. Peluncuran buku itu dirayakan dengan seminar sehari bertemakan “Justice… Read More

0 komentar:

Posting Komentar