Minggu, 07 Desember 2008

Merenungkan Perdamaian dan Keadilan

Pada 2-3 Desember saya menghadiri lokakarya tentang perdamaian dan keadilan yang dibuat oleh International Center for Transitional Justice (ICTJ) di Hotel The Lokha Legian, Bali. Acara ini diikuti oleh 25 aktivis, mantan pejabat dan peneliti. Yang dari Indonesia datang dari Jakarta (Elsam, Komnas HAM, LIPI, ICTJ Jakarta), Aceh (Advisor Forbes dan aktivis Partai Rakyat Aceh), Maluku, dan Papua (

Sabtu, 22 November 2008

Oleh-oleh dari Aceh untuk Papua

Saya menerima undangan resmi dari Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Irwandi Yusuf, untuk menghadiri lokakarya "Kemajuan dan Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh menurut UU Nomor 11 Tahun 2006" pada 19 November di Banda Aceh. Lokakarya ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Aceh dan LSM Jerman GTZ Algap II. Selain mengevaluasi pelaksanaan UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh,

Sabtu, 01 November 2008

Benny Wenda, IPWP dan Sikap Pemerintah Inggris

Pada 15 Oktober 2008 diselenggarakan pertemuan sekitar 30 aktivis Papua Merdeka dan beberapa anggota parlemen (2 dari Inggris dan masing-masing 1 dari Vanuatu dan Papua Nugini). Pertemuan ini membentuk forum yang disebut International Parliamentarians for West Papua (IPWP). Nampaknya, para aktivis penyelenggara mencoba mengulang sukses International Parliamentarians for East Timor (IPET) yang

Senin, 13 Oktober 2008

Mudik Lebaran bersama Anak-anak Papua

Masih ingat kisah Yerry Wetapo (14 tahun) asal Wamena yang saya tulis di blog ini sebelumnya? Sekarang dia sudah kelas VIII di SMP Mardi Yuwana Cipanas. Dia tidak lagi sendirian. “Adik” barunya dari Timika, namanya Chris Deikme (12 tahun), saya kirim ke sekolah yang sama. Tidak jelas mengapa, saya kian menikmati urus anak-anak ini, seperti anak kandung. Semakin lama ikatan hati-pikiran terus

Senin, 08 September 2008

Siapa peduli masalah HAM di Papua?

Kalau anda tanya pada tokoh-tokoh terdidik Papua yang sadar politik tentang isu politik paling penting di Papua, maka jawabannya akan bervariasi. Tapi yang pasti masalah pelanggaran HAM menjadi salah satunya. Demikian pula dengan demo politik di Papua, salah satu isu yang diangkat pasti pelanggaran HAM. Bahkan di dalam Konggres Rakyat Papua II pada 2000, para pemimpin

Senin, 11 Agustus 2008

Bintang Kejora di Wamena: Nasionalisme Minus Substansi

Seperti siklus yang melingkar, lagi-lagi selembar bendera Bintang Kejora menelan korban di Papua. Di Wamena seorang peserta demo tewas terbunuh sesaat setelah Bintang Kejora berkibar pada peringatan Hari Pribumi Internasional pada 9/8/2008.Sebelumnya sudah banyak aktivis Papua yang divonis dengan hukuman berat. Jumlahnya pasti akan bertambah karena pemerintah sudah memasang jerat dengan PP 77/

Minggu, 03 Agustus 2008

Kampanye Papua Road Map

Sudah sejak 2004 Tim LIPI untuk konflik Papua sudah mulai membuat penelitian. Sudah tiga monograf diterbitkan. Setelah dibekukan satu tahun pada 2007, pada 2008 dilanjutkan kembali sebagai tahun terakhir. Nah pada tahun terakhir inilah Tim LIPI harus membuat model penyelesaian konflik Papua jangka panjang dan menyeluruh. Saya sebagai koordinator Tim LIPI menamainya PAPUA ROAD MAP (PR). Agar hasil

Selasa, 15 Juli 2008

Tragedi LEMASA dan Amungme di Timika

Pada 1994 Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) didirikan. Tom Beanal sang pemimpin ingin membangun jembatan politik dan budaya agar eksistensi Amungme sebagai ‘manusia’ diakui. Agar Amungme mampu bersatu dan memperjuangkan hak-haknya di dalam berhadapan dengan kekuatan raksasa PT Freeport Indonesia, represi aparat ABRI (militer) dan tekanan halus migrasi dari dalam maupun dari luar

Senin, 30 Juni 2008

Kampanye Anti Penyiksaan di Papua

Pada 26 Juni 2008, Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) dengan sponsor dari ICMC (International Catholic Migration Commission) dan IRCT (the International Rehabilitation Council for Torture Victims) menyelenggarakan aksi bagi bunga dan diskusi untuk kampanye anti penyiksaan. Pada pagi hari, sekitar 80 aktivis mahasiswa dan jejaring ALDP menyebar di sekitar Sentani, Abepura, dan kota Jayapura

Sabtu, 24 Mei 2008

Joni Haluk: Merintis Kekuatan Pengusaha Asli Papua...

Joni Haluk yang lahir di kampung Pugima, Wamena, pada 1971 adalah anak Dani Balim yang biasa-biasa. Dia merantau ke Jayapura sejak SMA. Setelah lulus SMA, pada 1991-1992 dia mengaku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih tapi beberapa bulan saja. Dia lebih memilih bekerja di PT Nindya Karya di Mamberamo sebagai operator excavator. Pada 1994 dia pindah kerja di Freeport yang bergaji

Kamis, 15 Mei 2008

Demokrasi mulai tumbuh sehat di Mimika?

Pada 9 Mei 2008 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Anna Balla mengundang saya untuk menjadi salah satu panelis dalam acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Mimika di Kota Timika pada 14 Mei 2008. Tentu saja saya dengan senang menerimanya. Acara semacam ini baru yang pertama di Papua untuk Pilkada tingkat kabupaten/kota. Apalagi acaranya disiarkan secara live oleh Metro

Sabtu, 03 Mei 2008

Memikirkan Perwakilan Komnas HAM Papua

Pada awal Januari 2008, saya diberitahu oleh Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh bahwa saya dan Kawan Amiruddin dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Jakarta diminta membantu di dalam Tim Evaluasi dan Tim Seleksi Anggota Perwakilan Komnas Ham Papua 2008-2011. Berdasarkan permintaan itu saya mulai mempelajari keadaan perwakilan dan mencoba membuat catatan.Perwakilan Komnas HAM Papua

Sabtu, 05 April 2008

Konflik Papua: masalah citra atau kebijakan nyata?

Harian The Jakarta Post memberitakan kunjungan rombongan DPRD Papua Barat ke istana Presiden RI akhir Maret 2008. Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Idjie, menyatakan bahwa Presiden perlu mengirimkan utusan khusus ke Tanah Papua untuk memperbaiki citra Indonesia dan Papua di mata internasional. Rupanya para politisi ini melihat bahwa konflik Papua dan tekanan internasional terhadap Indonesia ini

Rabu, 13 Februari 2008

Pemekaran Meluaskan Medan Korupsi (Bagian 2)

Pada artikel bagian 1 sebelumnya, saya membahas pemekaran dari aspek pelaku, argumentasi dan orientasi politik elit-elit di Jakarta. Pada bagian 2 ini, saya memahami pemekaran dari sudut pandang pelaku, argumentasi lokal dan lingkungan sosial politik tanah Papua. Menurut Francis Kati yang menulis di website Uncen (6/12/2007) pemekaran kabupaten-kabupaten baru di Tanah Papua adalah merupakan

Kamis, 07 Februari 2008

Pemekaran demi Keutuhan NKRI? (Bagian 1)

Pemekaran provinsi di tanah Papua, pertama, jelas-jelas melanggar Pasal 76 UU 21/2001 tentang Otsus dan menunjukkan bahwa banyak pembesar Republik ini tidak tertib hukum. Kedua, dari pelaku, proses, dan argumentasinya, juga jelas menunjukkan dominasi pembenaran politik ‘oportunis kanan’ yang memanipulasi jargon keutuhan NKRI. Artikel ini hendak menunjukkan bahwa strategi pemekaran sekarang ini