Pada artikel bagian 1 sebelumnya, saya membahas pemekaran dari aspek pelaku, argumentasi dan orientasi politik elit-elit di Jakarta. Pada bagian 2 ini, saya memahami pemekaran dari sudut pandang pelaku, argumentasi lokal dan lingkungan sosial politik tanah Papua. Menurut Francis Kati yang menulis di website Uncen (6/12/2007) pemekaran kabupaten-kabupaten baru di Tanah Papua adalah merupakan
Rabu, 13 Februari 2008
Kamis, 07 Februari 2008
Pemekaran demi Keutuhan NKRI? (Bagian 1)
Pemekaran provinsi di tanah Papua, pertama, jelas-jelas melanggar Pasal 76 UU 21/2001 tentang Otsus dan menunjukkan bahwa banyak pembesar Republik ini tidak tertib hukum. Kedua, dari pelaku, proses, dan argumentasinya, juga jelas menunjukkan dominasi pembenaran politik ‘oportunis kanan’ yang memanipulasi jargon keutuhan NKRI. Artikel ini hendak menunjukkan bahwa strategi pemekaran sekarang ini
