Pada awal Januari 2008, saya diberitahu oleh Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh bahwa saya dan Kawan Amiruddin dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Jakarta diminta membantu di dalam Tim Evaluasi dan Tim Seleksi Anggota Perwakilan Komnas Ham Papua 2008-2011. Berdasarkan permintaan itu saya mulai mempelajari keadaan perwakilan dan mencoba membuat catatan.Perwakilan Komnas HAM Papua
Sabtu, 03 Mei 2008
Sabtu, 05 April 2008
Konflik Papua: masalah citra atau kebijakan nyata?
Harian The Jakarta Post memberitakan kunjungan rombongan DPRD Papua Barat ke istana Presiden RI akhir Maret 2008. Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Idjie, menyatakan bahwa Presiden perlu mengirimkan utusan khusus ke Tanah Papua untuk memperbaiki citra Indonesia dan Papua di mata internasional. Rupanya para politisi ini melihat bahwa konflik Papua dan tekanan internasional terhadap Indonesia ini
Rabu, 13 Februari 2008
Pemekaran Meluaskan Medan Korupsi (Bagian 2)
Pada artikel bagian 1 sebelumnya, saya membahas pemekaran dari aspek pelaku, argumentasi dan orientasi politik elit-elit di Jakarta. Pada bagian 2 ini, saya memahami pemekaran dari sudut pandang pelaku, argumentasi lokal dan lingkungan sosial politik tanah Papua. Menurut Francis Kati yang menulis di website Uncen (6/12/2007) pemekaran kabupaten-kabupaten baru di Tanah Papua adalah merupakan
Kamis, 07 Februari 2008
Pemekaran demi Keutuhan NKRI? (Bagian 1)
Pemekaran provinsi di tanah Papua, pertama, jelas-jelas melanggar Pasal 76 UU 21/2001 tentang Otsus dan menunjukkan bahwa banyak pembesar Republik ini tidak tertib hukum. Kedua, dari pelaku, proses, dan argumentasinya, juga jelas menunjukkan dominasi pembenaran politik ‘oportunis kanan’ yang memanipulasi jargon keutuhan NKRI. Artikel ini hendak menunjukkan bahwa strategi pemekaran sekarang ini
Minggu, 30 Desember 2007
Wacana Konspiratif Intelektual Papua
Jaksa Agung RI melarang buku Tenggelamnya Rumpun Melanesia (Yogyakarta, Galang Press, 2007) karya Sendius Wonda karena kejaksaan menganggapnya bisa ‘mengganggu ketertiban umum’. Kalau kita cermati substansinya, secara eksplisit dan berulang-ulang di dalam bukunya, Wonda berpendapat bahwa penyebaran pesat HIV/AIDS, kegemaran pada minuman keras di kalangan orang asli Papua, kekerasan aparat negara
Jumat, 07 Desember 2007
Debat King dan Aspinall tentang Identitas Papua (2)
Pada posting sebelumnya, debat Peter King dan Ed Aspinall menyangkut genocide dibahas. Artikel ini mengurai perbedaan pandangan King dan Aspinall tentang sikap orang Papua terhadap Indonesia dan politik identitas yang terbangun dalam konfliknya dengan Pemerintah Indonesia.King menyatakan bahwa perbedaan Papua dan Aceh adalah bahwa si Papua tidak menganggap dirinya orang Indonesia. Katanya, ini
Selasa, 27 November 2007
Debat King dan Aspinall tentang Genocide (1)
Peter King dan Ed Aspinall terlibat debat, di antaranya, tentang dua isu yakni genocide dan identitas Papua-Indonesia di Policy and Society, dengan judul Asia Early this Century: Contested Polities and Mentalities. Sebelum membahas substansi debat, perlu diketahui bahwa Peter King itu convenor, semacam koordinator seminar dan semacamnya, di West Papua Project, Centre for Peace and Conflict
